Program pemberian makanan bergizi gratis yang sebelumnya hanya ditujukan bagi sekolah negeri kini mulai meluas ke sekolah swasta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengumumkan rencana baru untuk mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam program National School Feeding.
Presiden Prabowo melaksanakan program andalannya, makan siang gratis, secara bertahap pada 6 Januari 2025 di 190 titik di Indonesia. Program ini menargetkan jutaan anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Menurut juru bicara Istana, Adita Irawati, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar sekitar 600 ribu orang di wilayah perkotaan dan kabupaten yang sudah pernah menjalankan uji coba dalam beberapa bulan terakhir.
Angka itu jauh dari target awal Badan Gizi Nasional yang menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama. Sejumlah pengamat mengatakan penurunan jumlah sasaran tersebut karena ketidaksiapan infrastruktur dan fasilitas di lapangan. Menurut proyeksi, program ini bisa dinikmati oleh 15 juta sasaran pada akhir 2025.
Kriteria Penerima Manfaat
Tidak semua sekolah swasta akan langsung mendapatkan program ini. Kemendikbudristek menyebutkan bahwa sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu akan diprioritaskan, antara lain:
- Sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
- Sekolah yang terdaftar dalam sistem pendidikan nasional.
- Memiliki fasilitas dapur atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan makanan.
Program ini akan dimulai dengan proyek percontohan di 10 provinsi sebelum diperluas secara nasional.
Tanggapan Beragam
Kebijakan ini disambut baik oleh banyak pihak, termasuk para orang tua dan pengelola sekolah swasta. Namun, ada juga yang mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. “Ini langkah yang bagus, tapi perlu ada pengawasan agar pelaksanaan program tepat sasaran dan kualitas makanan tetap terjaga,” kata Rini Wahyuni, seorang aktivis pendidikan.
Sementara itu, Asosiasi Sekolah Swasta Indonesia (ASSI) menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan ini. “Kami berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pemberian makanan, tetapi juga mendukung program-program lain untuk pengembangan sekolah swasta,” ujar Ketua ASSI, Bambang Prasetyo.
Pendanaan Program
Pendanaan program ini akan bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan alokasi dana daerah. Selain itu, pemerintah juga mengajak sektor swasta untuk berkontribusi melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
Dengan implementasi program ini, pemerintah berharap dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah.
